skpkpp. Monday - Friday | 08. skpkpp

fungsi. Wajib pajak diterbitkan SKPLB sesuai peraturan UU KUP paling lambat 19 Juni 2020. kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan. 13 Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak (dalam angka dan huruf),. Selain itu, perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan Utang Pajak atau pajak yang terutang akan ditindaklanjuti dengan kompensasi ke Utang Pajak. 31 (Lampiran VIII); Penggunaannya lihat butir 2 g; Formulir KP PDIP 5. Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf b. (3) SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut : Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN;SKPKPP, 2. Kedua, DJP belum menerbitkan SKPKPP atas 262 kohir senilai Rp87,7 miliar. Biasanya, KPPN selaku pelaksana akan mengeluarkan sejumlah nominal uang untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai. Atas dasar SKPKPP, Kepala KKP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP per jenis pajak dan per Masa Pajak atau Tahun Pajak, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini. urutan penerbitannya dalam kasus restitusi. Dalam hal terdapat utang pajak yang dapat diperhitungkan, dilampiri. Download Velocity Mobile Version from. Jadi, keseluruhan total pajak terutang adalah Rp 200 juta. Berdasarkan Pasal 27A ayat (1) UU KUP dikatakan bahwa : Apabila pengajuan keberatan, permohonan. Tata cara penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan. Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 05/PMK. SKPKPP, SPMKP, dan SSP yang dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK. Merusak nama baik, mengancam, melecehkan atau menghina orang lain. (SKPKPP) sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, surat permintaan rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak dapat dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan surat keputusan, atau diterimanya putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Dalam aturan turunan UU Cipta Kerja ini dimuat perubahan atas. Restitusi PPN hanya bisa diajukan jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau PKP melakukan pembayaran pajak yang tidak. Lain-lain : 7. 000. SKPKPP yang saat jatuh temponya lebih dari 7 (tujuh) hari setelah SMT, KPP Pratama Baru atau KPP Madya menerbitkan SKPKPP dan/atau SPMKP. SKPKPP, SPMKP, dan SSP yang dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK. . Unggah dokumen softcopy e-registration atau Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. 08/ 2016 tanggal 24 November 2016 perihal Pemberitahuan SPMKP tidak dapat diterbitkan; 8. Setelah SKPKPP diterbitkan proses dilanjutkan dengan penerbitan SPMKP yang menjadi dasar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak wajib pajak. (7) Dalam hal pada saat SMT terdapat permohonan pemberian imbalan bunga dengan mencantumkan nomor rekening dalam negeri Wajib pajak yang belum diterbitkan SKPIB, SKPPIB,. 03/2011 dapat disampaikan ke KPPN mulai tanggal 14 Maret 2011 sesuai dengan saat mulai dioperasikannya sistem aplikasi SPM yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK. Ilustrasi. 1. Penyampaian SPM-IB dilampiri dengan SKPIB dan SSP; Penyampaian SPM-KBC dilampiri dengan SKPBC; Untuk SPM yang sumber dananya dari PNBP untuk satker pengguna PNBP yang tidak terpusat, Penyampaian SPM UP/TUP/GUP/GUP Nihil/ PTUP/LS, juga dilampiri dengan bukti setor. gg. Angka 14 : Diisi jumlah pajak yang telah diperhitungkan, apabila tidak ada perhitungan. dwiputras. 000. Restitusi pajak perlu dilakukan demi bisa melindungi hak-hak setiap warga. Penjelasan mengenai definisi dari istilah. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 2. Kode XXX adalah kode KPP pengelola administrasi pengembalian PPN Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri; 2) penerbitan SKPKPP tersebut harus didahului dengan penerbitan SKPLB berdasarkan rekapitulasi pembayaran. (3) SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut : a. " 2. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 244/2015 telah mengatur bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus. 1) Pajak Penghasilan. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) senilai Rp11,62 Triliun dan Terindikasi Belum Menerbitkan SKPKPP senilai Rp72,86 Miliar dan USD57. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPMKP adalah surat perintah dari Kepala KPP kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang. Umumnya, restitusi banyak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), terutama terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Angka 5: diisi jenis pajak yang bersangkutan. (6)Atas dasar SKPKPP, Kepala KKP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP per jenis pajak dan per Masa Pajak atau Tahun Pajak, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini. INFO PENYELESAIAN SKPP (IPS) *KET : PILIH SESUAI SHEET BULAN PENGAJUAN SKPP DI BAGIAN BAWAH TABEL* Catatan alur penyelesaian SKPP : 1. Lembar ke-1 dan lembar ke-2. Lain-lain Mengingat bahwa penyampaian surat pemberitahuan utang pajak ke Bank/Pos Persepsi sebagai tindak lanjut surat pemberitahuan kompensasi utang pajak yang dikirim dari KPP yang menerbitkan SPMKP diupayakan pada hari yang sama dengan dikirimnya faksimili SKPKPP dari KPP yang menerbitkan SPMKP, diperlukan perubahan. PDIP. SKPP. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak KPP menerima rekening atau 1 (satu) bulan sejak SKPPKP diterbitkan. 03/2011. Surat Edaran Dirjen Pajak, SE - 03/PJ. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang. (3) SKPKPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut : lembar ke-l untuk Wajib Pajak; lembar ke-2 untuk KPPN; dan; lembar ke-3 untuk arsip KPP. 244/PMK. NOMOR 226/PMK. (6) SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke KPPN dengan surat pengantar khusus sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan SPMKP. Untuk masalah tersebut pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak. (7) Dalam hal. 30) dan SKPKPP Pengganti (KP. 1 S-2) adalah nomor yang tercantum dalam. 142 Teori Piutang PajakSurat Edaran Dirjen Pajak, SE - 22/PJ/2011Kelengkapan SKPP. Selepas 15 hari kerja, Anda akan mendapatkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak atau yang disingkat SKPKPP. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga terkait dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK. 000. SKPKPP Meaning. Berdasarkan SKPKPP dan rekening atas nama wajib pajak, maka Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan akan menerbitkan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) sebagai sarana untuk mengebalikan kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan. Dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, surat permintaan rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak dapat dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya. SKPKPP (SKPLB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali), serta nomor dan tanggal surat tersebut. lembar kesatu dan lembar kedua untuk KPPN; b. 3: diisi jenis. Title: SKM_C45821032308310 Created Date: 3/23/2021 8:31:53 AMNPWP Adalah. SKPKPP dan atau SKPIB Batal dan SPMKP dan atau SPMIB Batal disatukan pengarsipannya dengan SKPKPP dan atau SKPIB Pengganti dan SPMKP dan atau SPMIB Pengganti. Ketentuan lebih lanjut dapat dipelajari melalui Peraturan Dirjen Pajak No. (6) Pelunasan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui perhitungan kelebihan pembayaran pajak diakui pada saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP). Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) senilai Rp11,62 Triliun dan Terindikasi Belum Menerbitkan SKPKPP senilai Rp72,86 Miliar dan USD57. 00 - 19. SKPKPP Pengganti/KP PDIP 5. Hal tersebut merupakan bagian dari. Pertama, sanksi kenaikan akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b, c, dan d UU KUP. SKPKB merupakan salah satu dari 5 jenis surat ketetapan pajak yang berlaku di Indonesia. (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dikembalikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini. Putusan Pengadilan Pajak & MA. Syarat dan cara mendapatkan SPPKP cukup mudah. Nilai sebesar Rp11,62. Membuat Permintaan SKPKPP Pasal 17 C . Syarat mengajukan SPPKP cukup banyak sehingga butuh ketelitian dalam mempersiapkannya. Bagi KPP yang jarak tempuh menjadi kendala dalam menyampaikan SKPKPP beserta SPMKP secara langsung oleh petugas yang ditunjuk ke KPPN karena KPP tidak berada satu kota dengan KPPN, maka SKPKPP beserta SPMKP dimaksud. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran ( SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/ dikeluarkan oleh Pengguna anggaran/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat. Angka 9 : diisi dengan nomor SKPKPP yang memperhitungkan utang pajak dengan kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dan/atau NTPN dan NTB/NTP/NPP. Di sisi lain, pemerintah menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020. Namun demikian, kekeliruan memang sering kali dialami oleh wajib pajak. Artikel ini telah tayang di TribunJakarta. 47. Dalam hal tidak terdapat permohonan kompensasi secara khusus, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilaksanakan meskipun tanpa mengkompensasikan hutang. SKPKPP yang saat jatuh temponya lebih dari 7 (tujuh) hari setelah SMT, KPP Pratama Baru atau KPP Madya menerbitkan SKPKPP dan/atau SPMKP. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan. Jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pajak yang terutang, prosedurnya antara lain: 1. SKPKB merupakan salah satu dari 5 jenis surat ketetapan pajak yang berlaku di Indonesia. Diisi dengan alasan pembatalan SKPKPP/SKPIB dan SPMKP/SPMIB (Misalnya SPMIB?SPMKP tidak dapat diterbitkan SP2D pada tahun anggaran yang sama, hilang dengan bukti Surat Keterangan dari Polisi, rusak, dan sebab lainnya). bahwa ketentuan. sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP). Saat membuat SPT Masa PPN, wajib pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dituntut untuk dapat melaporkannya secara benar. (4) Dikecualikan dari penerbitan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal SKPKPP diterbitkan tanpa rekening atas nama Wajib Pajak. 910. SKPKPP yang terlambat terbit, serta Rp8,78 miliar dan US$11. (5) Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP dalam rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format SPMKP sebagaimana. ii ABSTRAK . Akibat belum terbitnya. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 40 K/L Minimal Sebesar Rp709,64 Miliar, serta Pengelolaan PiutangTerdapat kewajiban restitusi pajak yang telah terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) namun tidak segera diproses pembayarannya, terindikasi belum diterbitkan SKPKPP-nya, serta keterlambatan penerbitan SKPKPP pada Direktorat Jenderal Pajak. SKPKB: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Mengatasinya. Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak. 1. Dari hasil temuan BPK, DJP diketahui tidak segera memproses pembayaran restitusi pajak yang telah terbit surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SKPKPP) senilai Rp11,62 triliun. 139–158. Simak “ Hak &. Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP dalam rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format SPMKP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini, yang peruntukannya: a. Proses mulai dari SKPPKP, mendapatkan SPMKP, hingga mendapatkan transfer dana selama 30 hari. 2. Dalam rangka pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan penghitungan kelebihan pembayaran pajak dengan Utang Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), dan surat setoran. Pilih Masa Pajak dan Pembetulan yang akan Anda posting. Istilah SKPKPP disesuaikan menjadi SKPLB; Penyebutan secara lengkap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Keputusan Menteri Keuangan yang mendasari diterbitkannya SKPKPP/SPMKP (Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 119/KMK. Dari total UKPP itu, DJP telah menerbitkan. diisi nomor urut SKPKPP. Perubahan itu masuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) 9/2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Selain PKP tersebut, WP. 000,00) = Rp 80. (4)4) Dalam hal permohonan restitusi atas SPT LB diajukan oleh WP dengan kriteria tertentu, maka DJP setelah melakukan penelitian harus menerbitkan Surat Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima (untuk PPh) dan 1 bulan sejak permohonan diterima (untuk PPN). Ayat (3) Jika Direktur Jenderal Pajak terlambat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2. Surat itu dapat diterbitkan setelah DJP melakukan pemeriksaan atau meneliti kebenaran pembayaran pajak yang lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. (2) Bentuk format SKPKPP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Originaly posted by ladidol: Jangka waktu penyelesaian SPMKP adalah 1 bulan sejak SKPLB diterbitkan, maksud 1 bula tsb dalam hari kerja atau 1 bulan termasuk hari libur (cuti bersama misal lebaran)? 1 bulan murni. Akibatnya, SPMKP tidak dapat diterbitkan atau tidak dapat diterima oleh KPPN. UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis. Di mana surat perintah tersebut dari Kepala KPP dan diberikan kepada KPPN yang bertujuan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana. Opsi yang dimaksud adalah apabila wajib pajak belum menyampaikan rekening dalam negerinya saat SKPKPP diterbitkan tanpa nomor rekening, maka lima hari kerja baru dihitung sejak KPP menerima nomor rekening dalam negeri wajib pajak. (3) SKPKPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut: a. (7) Berdasarkan SKPKPP yang telah dilengkapi dengan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP. Banking Solution from Home during COVID-19 Pandemic. . Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:Kedua, SKPKPP yang diterbitkan cenderung berdekatan dengan batas waktu pengajuan SPMKP yakni pada 16 Desember 2019. 03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Most common SKPKPP abbreviation full form updated in September 2023 SKPPKP yang telah diterbitkan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKPKPP sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam PMK-244/PMK. SKPP adalah surat keterangan tentang terhitung mulai dihentikannya pembayaran gaji yang dibuat/dikeluarkan oleh Kuasa PA berdasarkan. lembar ke-3 untuk arsip KPP. Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal. (7) Dalam hal pada saat SMT terdapat permohonan pemberian imbalan bunga dengan mencantumkan nomor rekening dalam negeri Wajib pajak yang belum diterbitkan SKPIB, SKPPIB, dan/ atau SPMIB oleh KPP Pratama Lama. Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP. Apa saja jenis SKPP itu? Berdasarkan SPT tahun pajak 2016, angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp3. bahwa ketentuan. langkah-langkah pembatalan spmkp :Hasil penelitian ini menunjukkan KPP Pratama Medan Kota diperoleh temuan bahwa hanya 41% dari keseluruhan PKP yang mengajukan restitusi PPN yang pengajuan permohonannya dikabulkan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ( SKPKPP). Pasal 9. Surat Tagihan Pajak (STP) Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak. SKPKPPyang saat jatuh temponya paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal SMT, KPP Lama menerbitkan SKPKPP dan/atau SPMKP paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal SMT; atau b. Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf b. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____ 6 Oktober 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. LHP BPK menemukan sejumlah masalah dalam prosedur itu, Antara lain SKPKPP terlambat terbit, atau SKPKPP sudah terbit tetapi tidak segera ditindaklanjuti dengan penerbitan SPMKP. (3) SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut : Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN mitra kerja KPP. Seluruh pajak yang dibayarkan, akan tercatat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). 03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak, kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa, dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak: Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud. Ada pula temuan SKPKPP yang terlambat terbit senilai Rp6,07 miliar. Atas ketetapan pajak tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Permintaan Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sebesar Rp2. Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP). (8) Dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7), Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan membetulkan SPMKP sepanjang belum diterbitkan SP2D. (5) Atas SKPKPP yang tidak diterbitkan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan. 24 Juli 1990. Ketahui cara pembetulan SPT Masa PPN di web e-Faktur. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan Wajib Pajak adalah mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sebuah SKPKBT diterbitkan dengan mencantumkan jumlah tambahan pajak, yaitu Rp 100 juta. Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP. SKPPKP yang telah diterbitkan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKPKPP sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam PMK-244/PMK. Lembar 1 dan 2 untuk KPPN. menerbitkan SKPKPP untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/ atau kompensasi Utang Pajak. Berdasarkan SPT tahun pajak 2016, angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp3.